Harapan anak-anak korban lapindo untuk melanjutkan pendidikan

tema : manusia dan harapan

Situs kompas.com melansir sebuah berita yang berkaitan dengan implikasi dari kasus lumpur Lapindo yang hingga kini belum kunjung selesai. Dalam beritanya, situs tersebut menyatakan bahwa anak-anak korban lumpur lapindo sebanyak 103 orang masih membutuhkan dana sekitar 43 juta rupiah untuk pembayaran SPP, buku, seragam, ujian, dan lain sebagainnya.

Bukan jumlah yang kecil memang jika ditilik dari sudut pandang siapa yang membutuhkan dana tersebut. Hal ini disebabkan karena memang kebanyakan orang tua dari anak-anak mereka telah kehilangan lapangan pekerjaan ketika bencana tersebut terjadi. Hal ini kemudian menyebabkan orang tua mereka tidak memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah tersebut. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pendidikan yang seyogyanya menjadi hak anak di Indonesia ini harus kembali terabaikan dan bahkan nampak seperti tidak ada yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut?

Abai
Bukan kali pertama pendidikan di Indonesia terasa diabaikan. Banyak kejadian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi anak tiri di negeri yang padahal masih membutuhkan banyak anak berprestasi untuk memajukan bangsa Indonesia ini.

Kejadian seperti banyaknya sekolah yang rusak serta sarana dan prasarana yang tidak lengkap di sekolah-sekolah yang ada menunjukkan bahwa pemerintah abai terhadap keberadaan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan biaya untuk mendidik anak di Indonesia ini. Belum lagi selesai permasalahan mengenai sekolah yang rusak, muncul lagi wacana yang waktu itu digulirkan oleh wapres Boediono mengenai penutupan sekolah yang dianggap tidak mencetak siswa yang berprestasi. Lebih lanjut lagi. Biaya pendidikan di Indonesia yang masih cenderung mahal menunjukkan bahwa pemerintah nampaknya masih belum mampu untuk mendukung biaya pendidikan yang bisa terjangkau oleh masyarakat di Indonesia.

Hal-hal di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia memang masih belum mampu untuk diutamakan, entah apa alasan yang ada dibaliknya dan sudah seharusnya ini menjadi keprihatinan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah yang seharusnya mampu untuk menjadi pengayom bagi terjaminnya ketersediaan pendidikan malah mengabaikan pendidikan itu sendiri dan implikasi ke depannya bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi sebuah negara yang dekaden karena ketiadaan anak-anak bangsa yang cukup kompeten untuk memimpin.

Kembali kepada permasalahan anak-anak usia sekolah yang menjadi korban Lapindo, hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah nampak sudah lepas tangan dengan segala kasus yang terjadi berkaitan dengan bencana lumpur tersebut, mulai dari penyelesaian proses ganti rugi yang terkatung-katung, pengabaian untuk mencari solusi terbaik memecahkan masalah tersebut hingga berlanjut sekarang kepada permasalahan pendidikan bagi para korban Lapindo.

Baru-baru ini saja beberapa anggota DPR pergi ke Gaza untuk memberikan bantuan sebesar 2 juta dolaar AS. Pertanyaannya, bagaimana jika dana tersebut diberikan untuk membantu biaya pendidikan korban lumpur Lapindo tersebut? Bukankah jika dirupiahkan, dana tersebut akan lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan sebesar 43 juta rupiah tersebut? Dan bukan tidak mungkin juga dengan 2 juta dollar AS tersebut, pemerintah masih mampu untuk membantu ratusan korban lumpur lainnya yang membutuhkan bantuan yang sama, yakni dalam hal pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih belum mampu untuk menentukan prioritas tentang siapa yang seharusnya dibantu terlebih dahulu. Mengapa mudah untuk membantu saudara kita yang diluar namun begitu sulit untuk menggelontorkan dana untuk menyelesaikan permasalahan Lapindo tersebut, apalagi sekarang juga mulai mengena pada bidang pendidikan?

Jika pemerintah memang mau lepas tangan dan tidak ikut campur lagi, setidaknya harus dibutuhkan tindakan tegas yang ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam terjadinya bencana tersebut untuk melakukan ganti rugi dan juga menanggung biaya pendidikan anak-anak korban lumpur tersebut sebagaimana yang dilansir dalam situs kompas.com tersebut.

Peran serta masyarakat
Jika memang mengharapkan bantuan pemerintah adalah sesuatu hal yang cukup utopis, maka tidak lain yang harus turun tangan adalah masyarakat Indonesia sendiri sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan.

Bukan saja kita menunjukkan bahwa kita pandai mengutuk Israel yang menyerang Gaza dan dengan rela mengirim relawan dan bantuan kesana, namun kita juga harus menunjukkan bahwa solidaritas kita sendiri di dalam negeri cukup solid untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Sidoarjo sana.
Pembentukkan sebuah wadah bisa menjadi alternatif yang menarik untuk menggalang dana pendidikan bagi para korban lumpur Lapindo ini. Dengan adanya pemusatan, maka pengumpulan dan pemberian dana bisa lebih dilakukan secara terstruktur. Tentunya, wadah yang dibentuk harus terbebas dari “perpanjangan tangan” pemerintah atau oknum-oknum nakal lainnya sehingga dana yang tersalurkan juga bebas dari segala maca tindakan koruptif.

Selain pembentukkan wadah terpusat, bisa dijuga dilakukan pengumpulan koin seperti yang waktu itu dilakukan untuk Prita dan Bilqis. Pengumpulan koin dinilai bisa cukup efektif untuk menggalang dana dan menumbuhkan rasa solidaritas. Koin yang terkumpul ini pada akhirnya juga harus disalurkan melalui wadah terpusat yang nantinya akan menyalurkan bantuan tersebut untuk pendidikan anak-anak korban lumpur Lapindo.

Biar bagaimanapun, anak-anak korban lumpur Lapindo tetap memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya dan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mencari solusi tentang memberikan pendidikan yang tepat bagi mereka tanpa harus membebani dengan biaya yang besar karena memang tidak memungkinkan dari mereka untuk mengeluarkan biaya yang besar, dan tentunya peran serta kita juga diharapkan untuk bisa membantu anak-anak tersebut memperoleh hak nya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk kemajuan Indonesia.

sumber : http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/08/pendidikan-anak-anak-korban-lumpur-lapindo-yang-terabaikan/